REDESAIN INTERIOR KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN SUMEDANG DIVISI PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DENGAN PENDEKATAN SIMBOLISM
Abstract
Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumedang difungsikan sebagai tempat bekerjanya Bupati dan Sekretariat Daerah Kab. Sumedang. Ruang kerja bagian Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat akan dilakukan perancangan ulang pada interior ruang kerja divisi tersebut. Fokus dalam membantu meningkatkan atau mengangkat lokalitas Sumedang memiliki tujuan sebagai alat untuk meningkatkan kebanggaan sebagai warga Kabupaten Sumedang dan kesejahteraan masyarakat Sumedang. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah penentuan objek, studi literatur, observasi, dokumentasi, wawancara dan menganalisis data. Tujuan dari perancang interior kantor yang memenuhi kebutuhan pengguna juga untuk mengenalkan lokalitas Sumedang secara simbolis pada pengolahan elemen interior agar suatu ruang dapat menampilkan identitasnya dan juga menjadi sebuah media untuk menguatkan citra dari setiap Bagian pada Divisi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Konsep perancangan interior kantor sebagai simbol penerang bagi masyarakat Sumedang saat memberikan pelayanan dengan menghadirkan rasa tentram yang mendukung suasana nyaman, aman, damai, dan bebas pada diri pegawai agar mendorong kegiatan kerja pegawai untuk mencapai karakter Good Governance.
Kata Kunci: Kantor, Sumedang, simbolis
References
Alawiyah, R. N. (2020). Pengaruh Tata Ruang Kantor, Fasilitas Kantor dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelayanan dai Bagian Tata Usaha SMK NU Lasem. Universitas Negeri Semarang.
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/
Badan Standarisasi Nasional. (2001). Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara Pada Bangunan Gedung.
Ching, F. D. K. (2008). Arsitektur Bentuk, Ruang, dan Tatanan (H. Stumorang, Ed.; Edisi Ketiga). Erlangga.
Gubernur Jawa Barat. (2018). Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (1987). Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 718/MENKES/PER/XI/1987 Tahun 1987 Tentang Kebisingan yang
Berhubungan dengan Kesehatan. www.hukumonline.com/pusatdata
Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (1996). Keputusan Menteri
Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
Monica, & Luzar, L. C. (2011). Efek Warna Dalam Dunia Desain dan Periklanan (Vol. 2, Issue 2).
Purba, F. N., & Huda, M. M. S. (2022). Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora, 1, 138-149.
