Perancangan Manajemen Risiko Operasional Spbe/e-gov Pada Kategori Sumber Daya Manusia, Keamanan Dan Bencana Alam Berdasarkan Permen Panrb No. 5 Tahun 2020: Studi Kasus Di Pemerintah Kota Bandung

Abstract

Abstrak Teknologi Informasi di zaman sekarang berkembang dengan pesat. Untuk meningkatkan layanan publik, organisasi maupun instansi memanfaatkan teknologi dengan melakukan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau e-government. Namun penerapan SPBE ini dapat mengakibatkan munculnya risiko-risiko baru yang rentan terjadi sehingga dibutuhkan penerapan manajemen risiko untuk mengelola risiko yang ada. Pemerintah Kota bandung merupakan salah satu instansi pemerintah yang wajib menerapkan manajemen risiko. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Perusahaan dan PERPRES Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang menyatakan Pemerintah Daerah wajib melakukan manajemen risiko sehingga bisa meningkatkan efektivitas dalam mencapai tujuannya. Berdasarkan regulasi tersebut maka penelitian ini berfokus pada manajemen risiko berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang pedoman manajemen risiko, serta menggunakan referensi tambahan yaitu kerangka kerja ISO 31000 sebagai tahapan perancangan manajemen risiko dan COBIT 5 for Risk sebagai referensi dalam pendekatan skenario risiko positif ataupun negatif. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi risiko positif dan negatif dengan jumlah sembilan risiko rendah, enam risiko sedang, tujuh risiko tinggi. Risiko tersebut dianalisis, dan dievaluasi untuk dilakukan penanganan sehingga menghasilkan rancangan rekomendasi aspek personil yaitu pengembangan kompetensi SDM dan penambahan deskripsi kerja, rekomendasi aspek proses yaitu SOP Pengelolaan Insiden dan Masalah, kebijakan Pengelolaan SDM, pengelolaan insiden dan masalah, keamanan perangkat, Instruksi kerja pengelolaan insiden atau masalah dan rekomendasi aspek teknologi yaitu tools pengelolaan SDM, dan tools pengelolaan insiden dan masalah. . Kata kunci: SPBE, Manajemen Risiko, Permen PANRB, COBIT 5 for Risk, ISO 31000. Abstract The use of information technology today is growing rapidly. To improve public services and the implementation of quality governance, organizations and agencies utilize technology to perform application-Based Governance System Electronic or e-government. However, the application of this SPBE can result in the emergence of new risks that are vulnerable to occur so that it requires the application of risk management to manage existing risks. Bandung city government is one of the government agencies that are required to implement risk management. In accordance with Government Regulation No. 60 of 2008 on Corporate Internal Control Systems and PERPRES No. 95 of 2018 on Regional Government SPBE that states are required to conduct risk management so as to improve effectiveness in achieving its objectives. Based on these regulations, this research focuses on risk management based on PANRB Regulation No. 5 of 2020 concerning risk management guidelines, and uses additional references, namely the ISO 31000 framework as a stage of risk management design and COBIT 5 for Risk as a reference in determining risk scenarios.This research successfully identified positive and negative risks with a total of nine low risks, six moderate risks, seven high risks. These risks are analyzed, and evaluated for handling so as to produce a draft recommendation for aspects of personnel, namely the development of HR competencies and additional work descriptions, recommendations for process aspects namely SOP for Incident and Problem Management, HR Management policies, incident and problem management, device safety, incident management work instructions or problems and recommendations on technological aspects, namely HR management tools, and incident and problem management tools. Keywords: SPBE, Risk Operational, Risk Management, COBIT 5 for Risk, ISO 31000, Permen PANRB..