OPINI PUBLIK TENTANG KEBIJAKAN OTORITAS NEGARA TERKAIT PEMBLOKIRAN LAYANAN DATA TELEKOMUNIKASI DI PAPUA DAN PAPUA BARAT (SURVEI PADA PUBLIK GMNI BANDUNG)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Opini Publik GMNI Bandung tentang Kebijakan Otoritas Negara Terkait
Pemblokiran Layanan Data Telekomunikasi. Kebijakannya dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada
tanggal 21 Agustus sampai 23 September 2019. Kebijakan yang bertujuan untuk membuat Papua aman dan kondusif kembali.
Namun banyak pendapat pro dan kontra dari masyarakat. Kebijakan ini berlangsung selama 34 hari, terhitung sejak 21
Agustus 2019 sampai 23 September 2019. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data univariat dengan jenis distribusi
frekuensi. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan responden 87 yang didapat dengan teknik simple random
sampling. Kesimpulan dari penelitian ini adalah publik memberikan opini “Tidak Setujuâ€. Dengan demikian publik GMNI
Bandung kontra terhadap kebijakan otoritas negara terkait internet di Papua.
Kata kunci : Opini Publik, Pemblokiran Layanan Data Telekomunikasi
Pemblokiran Layanan Data Telekomunikasi. Kebijakannya dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada
tanggal 21 Agustus sampai 23 September 2019. Kebijakan yang bertujuan untuk membuat Papua aman dan kondusif kembali.
Namun banyak pendapat pro dan kontra dari masyarakat. Kebijakan ini berlangsung selama 34 hari, terhitung sejak 21
Agustus 2019 sampai 23 September 2019. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data univariat dengan jenis distribusi
frekuensi. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan responden 87 yang didapat dengan teknik simple random
sampling. Kesimpulan dari penelitian ini adalah publik memberikan opini “Tidak Setujuâ€. Dengan demikian publik GMNI
Bandung kontra terhadap kebijakan otoritas negara terkait internet di Papua.
Kata kunci : Opini Publik, Pemblokiran Layanan Data Telekomunikasi
Full Text:
PDFRefbacks
- There are currently no refbacks.