Pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus (dak), Dan Pendapatan Asli Daerah (pad) Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018

Abstract

Abstrak Kemandirian keuangan daerah adalah pemerintah daerah mampu membiayai sendiri dalam melaksanakan pembiayaan kegiatan, pembangunan serta pelayanan daerah terhadap masyarakat dengan keuangan daerahnya sendiri tanpa ikut campur pemerintah pusat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2018. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2015- 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode sensus dari 27 sampel kabupaten/kota dengan tahun pengamatan selama 4 tahun dari tahun 2015-2018 dengan total data observasi sebanyak 108 data. Analisis statistik data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan Eviews 10. Hasil Penelitian yang diperoleh menunjukkan belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah mampu menjelaskan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 96,79%, sedangkan sisanya sebesar 3,21% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian. Hasil pengujian secara parsial, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Sedangkan belanja modal dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hasil pengujian secara simultan, menunjukkan bahwa belanja modal, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kata Kunci: Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Abstract Regional financial independence means that local governments are able to finance themselves in carrying out activity financing, development and regional services to the community with their own regional finances without interfering with the central government. This research was conducted with the aim of knowing the effect of capital expenditure, special allocation funds and local revenue on the level of regional financial independence either simultaneously or partially. The data used in this study were obtained from the District / City APBD Realization Report in West Java Province 2015-2018. The population in this research is the Regency / City in West Java Province 2015-2018. This research uses quantitative methods. The sampling technique in this study used the census method from samples of districts / cities with a 4-year observation year from 2015-2018 with a total of 108 observation data. The statistical analysis of the data used in this study is panel data regression analysis with Eviews 10. The results obtained show that capital expenditure, special allocation funds and local revenue are able to explain the level of regional financial independence of 96.79%, while the remaining 3.21% is explained by other variables outside the study. The partial test results show that local revenue has a positive effect on the level of regional financial independence. Meanwhile, capital expenditure and special allocation funds have no effect on the level of regional financial independence. Simultaneous test results show that capital expenditures, special allocation funds and local revenue have an effect on the level of regional financial independence. Keywords: Capital Expenditures, Special Allocation Funds, Regional Original Income, Level of Regional Financial Independence