Analisis Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara Di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor (studi Pada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bogor)

Authors

  • Faris Dwi Munstashir Telkom University
  • Dodie Tricahyono Telkom University

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berawal dari adanya fonomena transformasi digital yang terjadi secara global dan menjadi salah satu tantangan paling mendesak bagi organisasi untuk melakukan integrasi penggunaan teknologi digital didalam pengelolaan layanan yang diberikan. E-Government atau Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik telah menjadi pembahasan dari beberapa decade terakhir, terkhusus di Indonesia sendiri yang sudah menerapkan system e-government didalam mengelola layanan public. Untuk menjalankan SPBE tersebut, pada tingkat individu, kesiapan digital harus menjadi perhatian yang pokok, kesiapan digital sendiri dapat digambarkan sebagai keahlian digital dan kepercayaan masyarakat, tentang kapasitas individu atau pegawai pada suatu organisasi. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran dan analisis kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Pemerintahan Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah dengan menyebarkan survei kepada para 180 orang ASN yang tersebar pada 25 dinas di pemerintahan Kabupaten Bogor untuk mengukur persepsi mengenai kompetensi digital yang mereka miliki. Adapun dimensi dari kompetensi digital yang diukur adalah Access, Use, Communicate dan Create. Hasil dari penelitian ini menyajikan informasi bahwa, secara keseluruhan keempat dimensi yang diukur melalui persepsi 180 ASN Kabupaten Bogor sudah masuk kedalam kategori ‘Baik’. Kemudian dari jejaring labalaba yang telah disajikan pada bab 4 penelitian ini, dapat diketahui bahwa 4 dimensi/area kompetensi digital dan nilai variable kompetensi digital secara keseluruhan dibandingkan dengan nilai kompetensi digital yang dipersyaratkan oleh expert dengan kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa keempat dimensi yang ada pada kompetensi digital ASN Kabupaten Bogor masih memiliki nilai dibawah yang disyaratkan oleh para expert, dengan dimensi akses yang memiliki nilai perbedaan paling tinggi sebesar -0.460, kemudian secara keseluruhan kompetensi digital yang dimiliki oleh ASN Kabupaten Bogor juga memiliki nilai kompetensi digital dibawah nilai yang disyaratkan oleh para expert, dengan nilai perbedaan sebesar -0.356. Sehingga ke 4 dimensi atau area kompetensi digital dan keseluruhan variable kompetensi digital tersebut harus menjadi prioritas untuk dikembangkan.Kata Kunci: E-Government, SPBE, Kompetensi Digital, IPMA.0 Kata Kunci: ¬E-Government, SPBE, Kompetensi Digital. ABSTRACT This research originates from the existence of a digital transformation function that occurs globally and is one of the most pressing challenges for organizations to integrate the use of digital technology in the management of services provided. E-Government or Electronic-Based Government Systems has been the subject of discussion for the last few decades, especially in Indonesia itself which has implemented an e-government system in managing public services. To run the SPBE, at the individual level, digital readiness must be a major concern, digital readiness itself can be described as digital expertise and public trust, about the capacity of individuals or employees in an organization. In this study, the measurement and analysis of digital competencies owned by ASN Bogor Regency Government was carried out. The method used is by distributing a survey to 180 ASN people spread across 25 offices in the Bogor Regency government to measure perceptions about their digital competencies. The dimensions of digital competence that are measured are Access, Use, Communicate and Create. The results of this study provide information that, as a whole, the four dimensions measured through the perception of 180 ASN Bogor Regency have entered the 'Good' category. Then from the spider network that has been presented in chapter 4 of this study, it can be seen that the 4 dimensions/areas of digital competence and the value of the digital competency variable as a whole are compared with the digital competency values required by experts with digital competencies owned by ASN Bogor Regency. that the four dimensions that exist in the digital competency of ASN Bogor Regency still have a value below that required by the experts, with the access dimension which has the highest difference value of -0.460, then overall the digital competence owned by ASN Bogor Regency also has a digital competency value below the value required by the experts, with a different value of -0.356. So that the 4 dimensions or areas of digital competence and all of these digital competency variables must be a priority to be developed. Keywords: E-Government, SPBE, Digital Competence, IPMA.

Downloads

Published

2021-06-01

Issue

Section

Program Studi S1 Manajemen (Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika)