Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung
Abstract
Anggaran tidak terserap merupakan kinerja yang buruk bagi instansi, disebabkan oleh penyusunan rencana stratejik yang tidak berorientasi melakukan pengoptimalan pengeluaran. Salah satu cara untuk memantau dan mengendalikan kinerja atasan dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan, diperlukan sistem pelaporan keuangan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung serta mengetahui pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung baik secara simultan maupun parsial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah kuesioner yang diuji melalui analisis deskriptif dan regresi linier berganda mengunakan aplikasi IBM SPSS 20.0. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 28 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Se-Kabupaten Bandung. Dengan menggunakan snowball sampling diperoleh sampel sebanyak 140 karyawan bagian keuangan. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Pelaporan Keuangan secara simultan maupun parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk meningkatkan Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu memaksimalkan pelaksanaan kinerja atas program atau kegiatan yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, Satuan Kinerja Instansi Pemerintah (SKPD) dapat mempublikasikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) secara rutin dan berkala setiap periode ke publik. Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja; Sistem Pelaporan Keuangan; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.References
Ardia, Herdia. (2015,08 Mei). Astaga! Silpa Kabupaten Bandung Tembus Rp. 4 Miliar. Bandung Bisnis [online], Tersedia: http://www.bandung.bisnis.com [25 November 2015].
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). (2008). Pengukuran Kinerja, Suatu Tinjauan pada Instansi Pemerintah. Jakarta.
Bandur, Agustinus. (2012). Penelitian Kuantitatif Desain dan Analisis Data dengan SPSS, Edisi 1. Yogyakarta:Deepublish.
Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi 3. Jakarta:Erlangga.
Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta:Salemba Empat.
IBM SPSS Statistic 20.0.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP Kabupaten Bandung 2014. Diunduh dari www.bandungkab.go.id pada bulan November 2015.
Nina Widiawati. (2010). Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Tesis. UNPAD. Jawa Barat:tidak diterbitkan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13. (2006). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diunduh dari http://hukum.unsrat.ac.id.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59. (2007). Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Diunduh dari http://hukum.unsrat.ac.id.
R Nugraha, Dani. (2014,08 Juni). FDA: Usut Kerugian Negara Rp. 11 M di Pemkab Bandung. Inilah koran [online], Tersedia: http://www.inilahkoran.com [25 November 2015].
Reni Yulianti. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan). JOM FEKON Vol.1 No.2. Pekanbaru:Universitas Riau.
Seri Suriani. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi kasus di Wajo). Information Management and Business Review. ISSN 2220–3796 Vol. 7 No.4, 6-22. Makassar:Universitas Hasanuddin.
