Pengaruh Efektifitas, Efisiensi Dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (studi Kasus Di Kota Bandung Periode 2009-2013).
Abstrak
Pajak Kendaraan Bermotor yang meningkat diduga tidak serta merta akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Efektifitas PKB dapat dikatakan berhasil jika tingkat rasio efektifitas melebihi angka diatas 1 dan Efisiensi dikatakan berhasil apabila tingkat rasio menurun dibawah angka 1 sedangkan Kontribusi dikatakan berhasil jika tingkat rasio Kontribusi melebihi angka diatas 1 . Namun semakin menurunnya rasio efisiensi pengaruh terhadap penerimaan PAD cenderung semakin kecil dikarenakan masih ada biaya yang masih harus dikeluarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Efektifitas, Efisiensi, Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan verifikatif bersifat kausalitas dengan pendekatan studi kasus. Teknik sampling yang digunakan adalah purposivse sampling dengan sampel Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung , Laporan Realisasi PKB, Laporan Target dan Biaya PKB tahun 2009-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji hipotesis dan model regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas dan autokorelasi. Hasil dari penelitian ini adalah Efektifitas, Efisiensi, dan Kontribusi PKB secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sementara secara parsial Efektifitas PKB berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi PKB tidak berpengaruh signifikan dan berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah , dan Kontribusi PKB berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektifitas PKB , Efisiensi PKB, Kontribusi PKB
Unduhan
Referensi
Anthony, Robert N., et. al., 1997, Sistem Pengendalian Manajemen, alih bahasa: Agus Maulana MSM., edisi 6, Jakarta: Binarupa Aksara.
Ahira, Anne (2012) , Makna dan Pengertian Analisis. [online]. Tersedia : http:// www.anneahira.com/pengertian-analisis.htm
Fathoni, Abdurrahmat. 2006. Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Hasannudin dan Wokas. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Maluku Utara. Universitas Sam Ratulangi Manado Vol. 3, No. 1, September Hal 56-65.
Haryani,Said Muhammad,Sofyan Syahnur. (2013). Analisis Kontribusi , elastisitas , efisiensi , dan efektifitas pajak penerangan jalan di kabupaten bireuen. Universitas syiah kuala.
Musfiqon, M. (2012). Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Lengkap. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.
Nordiawan, Deddi. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
Octaviana devy. (2014) . Analisis Efektifitas Pajak Daerah serta Kontribusi terhadap Pendapatan aAli Daerah di Provinsi Jawa Tengah . Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
Ria Gustin Fajar. (2010) . Analisis Efektivitas , Efisiensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotot Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi D.I.Yogyakarta. STIE Nusa Mekar Kencana.
Sari Tri mustika .(2013). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Universitas Dian Nuswantoro Semarang. URL : http://dinus.ac.id/.
Sekaran, Uma. (2011). Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
Sugiyono.(2011). Metode Penelitian Kuantitatif,kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta
Sunjoyo,ey al. (2013). Aplikasi SPSS untuk Risett. Bandung : Alfabeta.
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Daerah dan Retribusi Daerah.UU No 28 Tahun 2010 tentang Perubahan UU No. 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .
UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
Waluyo. 2011. Pepajakan Indonesia. Edisi 10 . Jakarta : Salemba empat



