Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah†(studi Pada Kota/kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014)
Abstrak
Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah digunakan skor Kinerja Pemda. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang mempunyai peringkat dan status Kinerja Pemda yang tinggi di Indonesia pada tahun 2014. Namun, masih terdapat Kabupaten/kota di Jawa Barat yang status Kinerja Pemda sedang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar karakteristik pemerintah daerah yang dapat diukur menggunakan PAD, Belanja Daerah, DAU, Hasil Pemeriksaan BPK yang diukur menggunakan Opini Audit dan skor Kinerja Pemda di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat selama tahun 2010-2014, serta mengetahui pengaruh karakteristik pemda yang diukur menggunakan PAD, Belanja Daerah, DAU, Hasil Pemeriksaan BPK yang diukur menggunakan Opini Audit terhadap Kinerja Pemda baik secara simultan maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan Random Effect Model (REM) dengan waktu penelitian tahun 2010-2014. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 27 kabupaten/kota. Dengan menggunakan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 26 kabupaten/kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, Belanja Daerah, DAU dan Opini Audit secara bersamasama berpengaruh terhadap Kinerja Pemda. Secara parsial, PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemda, Belanja Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemda, DAU tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemda, sedangkan Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemda. Kata kunci: Kinerja Pemerintah Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Belanja Daerah; Dana Alokasi Umum; Opini Audit.Referensi
Hafidh dan Shiddiq. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). Journal of Accounting, Volume 2, Nomor 4, Tahun 2013, Halaman 1-13, ISSN (Online): 2337-3806. ISSN : 2355-9357 e-Proceeding of Management : Vol.3, No.3 December 2016 | Page 3482
Indrarti, Nuansa Mega Okky. 2012. Hubungan Antara Opini Audit Pada Laporan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap kinerja pemerintah daerah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2012, Vol. 9, No. 2, hal 154-170
Kurniasih, Lulus dan Nandhya. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan Audit Bpk Terhadap kinerja pemerintah daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pulau Jawa. Jurnal Akuntansi, Volume 3, No.1 Tahun 2011.
Mangkunegara, Irfan. 2013. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara. Accounting Analysis Journal, Volume 1, No 2, Desember 2013
Mulyadi. 2007. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen: sistem pelipatganda kinerja perusahaan. Jakarta: Salemba Empat
Mulyadi. 2002. Auditing, Buku Dua, Edisi Ke Enam. Jakarta: Salemba Empat.
Mustikarini, Widya Astuti dan Fitriasasi, Debby. 2012. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8, No. 1, November 2012: 1-94
Payamta, Yayuk Haruminiati. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Journal of Accounting, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Sinarwati, Kadek Ni. 2010. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, Pengalokasian Anggaran Belanja Daerah Terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat
Sumarjo. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap kinerja pemerintah daerah Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2015. www.bpk.go.id
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan Indonesia
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.
