Analisis Dan Perancangan Tata Kelola Ti Bumn Pada Proses Pengelolaan Layanan Pihak Ketiga Serta Monitor Dan Evaluasi Kinerja Ti Menggunakan Cobit 2019 (studi Kasus: Pt Nindya Karya (persero))

Penulis

  • Shella Putri Widyatama Telkom University
  • Asti Amalia Telkom University
  • Iqbal Santosa Telkom University

Abstrak

Abstrak Perkembangan teknologi informasi (TI) dan penggunaannya semakin meningkat. Keakuratan informasi sangat dibutuhkan dalam perkembangan perekonomian baik oleh pelaku bisnis, masyarakat, dan pemerintah. Penggunaan TI pada suatu perusahaan akan membawa keuntungan bagi perusahaan. Permen BUMN Nomor: PER03/MBU/2018 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi antara kementrian badan usaha milk negara, diperlukan pemanfaatan sarana pengelolaan teknologi informasi yang lebih baik (good governance). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas teknologi informasi pada perusahaan BUMN. PT.Nindya Karya adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dibidang jasa konstruksi, Engineering Procurement Construction (EPC), dan Investasi. Pada PT. Nindya Karya yang sudah ada Tata Kelola dan proses kebijakan operasional menggunakan bestpractice ISO sebagai referensi prosedur, namun belum terealisasikan secara maksimal. Maka dari itu dalam penyusunan tata kelola TI diperlukan kerangka kerja sebagai gerak langkah untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan, kerangka kerja yang digunakan adalah COBIT 2019 dan COBIT 2019 Implementation. Penelitian ini berfokus pada proses domain APO10 Managed Vendors pada proses pengelolaan Layanan Pihak Ketiga dan MEA01 Managed Performance and Conformance Monitoring pada proses Monitor dan Evaluasi Kinerja TI yang diharapkan dapat memberikan referensi melalui beberapa tahapan mulai dari menganalisis kebutuhan perusahaan, sampai dengan pemberian rekomendasi yang mengacu kepada best practice. Kata kunci : Teknologi Informasi, COBIT 2019 , Tata Kelola Abstract The development of information technology and its use is increasing from time to time, the accuracy of information is needed in financial development both by business efforts and by the community and government. The use of information technology in the company will bring benefits to the company itself. Based on BUMN Ministerial Regulation Number: PER-03 / MBU / 2018 it states that "in order to improve coordination between state dairy business entities", it is necessary to procure better information technology management facilities (good governance). This is done to improve efficiency and improve information technology in state-owned companies. PT. Nindya Karya is one of the state- owned companies engaged in construction, Construction Procurement Engineering (EPC), and Investment. At PT. Nindya Karya's existing Governance and operational policy processes use ISO best practice as a reference procedure, but have not been realized maximally. Therefore in the information governance planning needed work movements to meet the needs in achieving the expected goals and objectives, the work implementation used is COBIT 2019 and COBIT 2019 Implementation. This research emphasizes the process f APO10 Managed Vendor domains in the management process of Representative Services Third and MEA01 Managed Performance and Conformance Monitoring in the IT Performan. Keywords: In fo rma tio n Te c h no lo g y , CO BIT 2 0 1 9 , G o v e rna nc e

##submission.downloads##

Diterbitkan

2020-08-01

Terbitan

Bagian

Program Studi S1 Sistem Informasi