Perancangan Manajemen Risiko Strategis Pada Spbe/e-gov Berdasarkan Permen Panrb Nomor 5 Tahun 2020: Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bandung

Abstrak

Abstrak Teknologi informasi (TI) merupakan suatu bagian yang sangat penting bagi perusahaan atau lembaga pemerintahan. Pemerintahan kabupaten Bandung belum memiliki penerapan dalam manajemen risiko untuk penerapan masalah yang terjadi. Sistem Pengendalian Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi yang menggunakan SPBE. Penerapan manajemen risiko dapat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara. Tujuan dari perancangan manajemen risiko yaitu membantu meningkatkan nilai indeks SPBE pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Penerapan manajemen risiko SPBE diwajibkan melalui PP No. 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Perancangan manajemen risiko SPBE ini menggunakan PERMEN PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menggunakan ISO 31000:2018 dan kerangka kerja COBIT 5 for risk terhadap risiko agar dapat memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 13 risiko negatif dan 13 risiko positif pada aspek personil, 15 risiko negatif dan 12 risiko positif pada aspek proses, dan 5 risiko negatif dan 6 risiko positif pada aspek teknologi. Hasil rancangan teknologi menghasilkan tools yang dapat digunakan dalam penerapan manajemen risiko SPBE dan gambaran dari aspek personil, proses, dan teknologi. Kata kunci : SPBE, E-Gov, COBIT 5 For Risk, ISO 31000:2018, Permen PANRB Abstract Information technology (IT) is a significant part of companies or government institutions. Bandung district government does not yet have an application in risk management for the implementation of problems that occur. SPBE is an administrative organizer that provides information and communication technology to provide services to institutions that use SPBE. The application of risk management can provide opportunities for governments to innovate in the development of the state apparatus. The purpose of risk management design is to help increase the value of the SPBE index in Bandung District Government. The implementation of SPBE risk management is followed up through PP Number 60 about the Government Internal Control System (SPIP), Presidential Regulation Number 95 of 2018. The design of this SPBE risk management uses PERMEN PANRB Number 5 of 2020 concerning Guidelines for Risk Management of Electronic Based Government Systems, using ISO 31000:2018 and Proposing COBIT 5 for risk to questionable risks, magnifying and considering the chances of a project. This research successfully identified 13 adverse risks and 13 positive risks in the authority aspect, 15 adverse risks and 12 positive risks in the process aspect, and 5 negative risks, and 6 positive risks in the technological point. The results of the technology design produce tools that can be used in the application of SPBE risk management and assessment of the elements of relations, processes, and technology.Keywords: SPBE, E-Gov, COBIT 5 For Risk, ISO 31000:2018, Permen PANRB