Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Tingkat Korupsi (studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Yang Disurvei Oleh Kpk Di Tahun 2013)

Abstrak

ABSTRAK Transparansi dan opini audit pada laporan keuangan yang menunjukkan akuntabilitas suatu pemerintah daerah diharapkan mampu mengurangi terjadinya tindakan korupsi. Terkait dengan hal itu, terdapat pemerintah daerah yang mendapatkan hasil transparansi dan akuntabilitas yang baik tetapi masih terjerat tindak pidana korupsi. Sehingga, perlu dilakukan penelitian untuk melihat keterkaitan transparansi dan akuntabilitas dengan tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas serta tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia dan menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis regresi berganda. Data transparansi diperoleh dari website masing-masing pemerintah daerah di Indonesia. Data akuntabilitas diperoleh dari opini yang diterbitkan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BPK RI) melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Penelitian ini menggunakan nonprobability sampling karena sampel tidak dipilih secara acak. Sampel pada penelitian ini antara lain 60 instansi pemerintah daerah yang masuk dalam hasil Survei Integritas Sektor Publik yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada periode 2013. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa rata-rata transparansi sudah maksimum dan akuntabilitas dalam opini audit yang diperoleh pemerintah daerah adalah opini audit wajar dengan pengecualian. Sedangkan, tingkat korupsi pada pemerintah daerah masih rendah. Hasil pengolahan data evaluasi pengaruh, menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas tidak berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia tahun 2013. Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi sebaiknya memperhatikan pengukuran lain seperti kinerja keuangan, sistem pengendalian internal dan kepatuhan peraturan perundang-undangan yang menunjukkan indikator dari akuntabilitas lainnya. Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Tingkat Korupsi ABSTRACT Transparency and audit opinion on financial statements that indicate the accountability of a local government is expected to reduce the occurrence of acts of corruption. Related to that, there are local governments that get the results of transparency and accountability are good but still caught in the criminal act of corruption. Thus, it is necessary to conduct research to see the relevance of transparency and accountability with the level of corruption in local government in Indonesia. This study aims to determine the transparency and accountability and level of corruption in local government in Indonesia and analyze the effect of transparency and accountability to the level of corruption in local governments in Indonesia in 2013. This research uses secondary data with multiple regression analysis technique. Transparency data is obtained from the website of each local government in Indonesia. Accountability data is obtained from the opinion issued by the Indonesian House of Representatives (BPK RI) through Summary of Semester Examination Results (IHPS). This study used nonprobability sampling because the sample was not randomly selected. The sample in this research are 60 local government institutions that are included in Public Sector Integrity Survey conducted by Corruption Eradication Commission (KPK) in 2013. Data processing is done by using Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Based on the results of data processing, it can be seen that the average of transparency has been maximum and accountability in the audit opinion obtained by the local government is qualified opinion.

Meanwhile, the level of corruption in local government is still low. The results of data processing influence evaluation, indicating that transparency and accountability have no effect simultaneously or partially to the level of corruption in local government in Indonesia in 2013. Based on the results of the research, to reduce the occurrence of corruption should consider other measures such as financial performance, internal control system and regulatory compliance indicating indicators of other accountability.