Studi Identifikasi Faktor Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Target Spbe Di Kota Tasikmalaya Tahun 2024
Abstrak
Pemanfaatan data dan inovasi korespondensi dalam pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan e-government.
Pelaksanaan e-government di Indonesia dikembangkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018
tentang Kerangka Kerja Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Selama 5 tahun sejak pedoman yang terkait dengan
SPBE didistribusikan, ditemukan beberapa hambatan dalam siklus pelaksanaan, pedoman dan aset sehingga tidak dapat
mencapai tujuan terbesar. Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk menunjukkan siklus estimasi SPBE
tingkat capaian SPBE di Pemerintah Daerah Tasikmalaya. Pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini
eksplorasi ini mengacu pada PERMENPAN Nomor 59 Tahun 2020. Terdiri dari 47 penanda yang akan mengevaluasi tingkat perkembangan
yang akan mengevaluasi tingkat pembangunan yang ditunjukkan oleh informasi dan kondisi saat ini. Penyaringan dilengkapi dengan saksi atau narasumber
yang terkait dengan kelihaian administrasi pemerintahan di Kota Tasikmalaya untuk mencari solusi dari setiap penanda. Mengingat
konsekuensi dari pelaksanaan aspek administrasi cerdas di Kota Tasikmalaya dengan memanfaatkan catatan SPBE, itu
menunjukkan penerimaan dan pelaksanaan strategi dari dalam yang terkait dengan teknik SPBE, informasi eksekutif,
keamanan data, dan tinjauan TIK. Administrasi regulasi yang mahir, lugas, dan responsif telah diberikan
kepada masyarakat umum melalui inovasi data yang kompleks. Kota Tasikmalaya telah berhasil dalam hal
membangun landasan yang kuat dalam administrasi bahan yang tidak stabil dengan kelangsungan hidup, produktivitas, keamanan dan
bantuan yang lebih baik dibandingkan daerah setempat. Kota Tasikmalaya dalam menjalankan aspek tata kelola pemerintahan yang baik telah berhasil meraih
predikat sangat baik dalam berkas SPBE, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melakukan
administrasi yang cerdas.
Kata kunci e-government, smart city, smart governance, SPBE, tata kelola pemerintahan, Tasikmalaya.
Referensi
Agarwal, P. K. (2000). Portals: The path to everything: Government Technology. Www.Govtech.Net.
Almarabeh, T., & AbuAli, A. (2010). A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges,
Opportunities, and Success. 14.
Alshehri,M., & Drew, S. (2010). E-GOVERNMENT FUNDAMENTALS. 8.
BPK SULSEL. (2020). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Daerah. Subbagian Hukum BPK Provinsi Sulawesi Selatan.
Candiwan, & Wibisono, C. (2021). Analysis of the Influence of Website Quality to Customer's Loyalty on ECommerce. International Journal of Electronic Commerce Studies, 12(1).
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Pemerintah Kota Tasikmalaya
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
Cresswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches (3rd ed.). SAGE
Publications Inc.
Dawson, C. W. (2015). Projects in computing and information systems: A student’s guide (Third edition). Pearson.
Firdaus, M. A. R. (2018). Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah
Kabupaten Lumajang Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman
Evaluasi SPBE. Universitas Jember.
Guo, Y. (2010). E-Government: Definition, Goals, Benefits and Risks. International Conference on Management and
Service Science, 1–4. https://doi.org/10.1109/ICMSS.2010.5576557
Hapsari, D. W., Yadiati, W., Suharman, H., and Rosdin, D. (2023). The Mediating Impact of Value Chain in The Link
Between Corporate Governance and SOE’s Performance. Australasian Accounting Business and Finance
Journal 17(2), 2023, 75-85.
I Made Sukarsa, Ida Bagus Ananda Paramartha, Anak Agung Ketut Agung Cahyawan, Kadek Suar Wibawa, Putu
Gede Arya Sumertha Yasa, Ni Made Swasti Wulanyani, & Ni Wayan Wisswani. (2020). Evaluation of EGovernment Maturity Models in Sub-District Public Services in Indonesia
Using the SPBE Framework. Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan
Teknologi Informasi), 4(2), 243–253.
https://doi.org/10.29207/resti.v4i2.1825
Kartiningrum, E. D. (2015). PANDUAN PENYUSUNAN STUDI LITERATUR. LEMBAGA PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN MAJAPAHIT MOJOKERT, 9.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Republik Indonesia. (2020). PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020.
Krisnawati, A., Yudoko, G., Bangun, Y.R. (2015). Modeling an effective corporate social responsibility in alignment
with good corporate governance based on indonesian legal regulations. Advanced Science Letters, 2015, 21(6),
pp. 2100–2104.
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KEMENPAN. Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi. (2018). PERMENPAN RB Nomor 5 Tahun 2018. PERMENPAN. https://spbe.go.id
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Sekilas Peraturan Menteri
PANRB No.59 Tahun 2020. PERMENPAN.
Majidah, Nazar, M.R., Muslih, M., Anggraeni, G. (2016). Earnings quality: Corporate governance perception index,
intellectual capital and spiritual values. Advanced Science Letters, 2016, 22(12), pp. 4338–4340.
Manurung, D.T.H., Hardika, A.L., Hapsari, D.W., Sebayang, M.M. (2018). The role of corporate governance and
environmental committees on greenhouse gas disclosure. Journal of Environmental Management and Tourism,
, 9(7), pp. 1403–1413.
Mohammad, H., Almarabeh, T., & AbuAli, A. (2009). E-government in Jordan. European Journal of Scientific
Research, 35(2), 188–197.
Nugraha, J. T. (2018). E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG ELEMEN SUKSES
PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTDI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN). JURNAL
KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA, 2, 32–42.
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018.
Pratiwi, H. D., Putra, W. H. N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah
Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
, 9. Presiden Republik Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.
Purnama, P. A. W. (2020). Analisis Dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture
menggunakan Framework Cobit 5 (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kota Padang). 10.
Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (n.d.). KAJIAN KONSEP DAN KONDISI E-GOVERNMENT DI
INDONESIA. 7.
Sin Tan, K., Choy Chong, S., Lin, B., & Cyril Eze, U. (2009). Internet‐based ICT adoption: Evidence from Malaysian
SMEs. Industrial Management & Data Systems, 109(2), 224–244.
https://doi.org/10.1108/02635570910930118
Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Goverment dalam
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan
Dan Politik Daerah, 1, 141–161.
Utami, S. R. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) pada BDA Sukamandi [Skripsi,
Universitas Widyatama]. https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11730
Widiyarta, A., Robbani, H. I., & Windiastuti, C. E. (2020). EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI (SIOLA) DI KEMENTERIAN
DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. Public Administration Journal of Research, 2(3).
